Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII bersama para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Embarkasi Haji Nasional serta perwakilan maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines, di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyatakan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 telah mencapai tahap hampir final. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII bersama para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Embarkasi Haji Nasional serta perwakilan maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines, Aprozi menilai tidak ada persoalan krusial, meski beberapa aspek teknis masih perlu perhatian.

“Kalau persiapan, sih, hampir final, ya. Untuk tahun ini, permasalahan krusial tidak ada. Hanya persoalan teknis seperti Lion Air yang belum optimal,” ujar Aprozi kepada Parlementaria usai RDP di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Salah satu catatan penting, menurut Aprozi, adalah belum tersedianya monitor di setiap kursi pesawat Lion Air. Monitor tersebut diperlukan untuk menayangkan panduan tata cara ibadah haji kepada jemaah selama penerbangan.

“Garuda sudah ada monitornya, Lion Air saja yang belum. Karena ini pertama kalinya Lion Air melayani haji, kami minta tahun depan mereka sudah siapkan monitor di semua kursi,” tambahnya.

Selain fasilitas di pesawat, Aprozi juga menekankan pentingnya ketepatan jadwal penerbangan. Ia menyebut Lion Air telah menyiapkan pesawat cadangan untuk mengantisipasi kendala operasional.

Terkait meningkatnya jumlah jemaah lanjut usia tahun ini, Aprozi memastikan kesiapan tim medis. “Setiap kloter dilengkapi dokter, perawat, dan bidan yang akan mendampingi jemaah sejak dari daerah,” jelasnya. Ia juga menyebut rumah sakit rujukan di Arab Saudi telah disurvei dan siap menerima pasien darurat.

WASPADAI HAJI ILEGAL

Lebih lanjut, Aprozi menyoroti praktik travel penyelenggara haji ilegal. Ia merujuk pada insiden di Bandara Soekarno-Hatta, di mana sejumlah jemaah diberangkatkan dengan visa non-haji oleh agen tidak resmi.

“Ini travel nakal yang tidak terdaftar. Saya minta Dirjen Haji segera menindak tegas dan tidak menunggu laporan dari pihak korban,” tegas politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Aprozi menilai sanksi tegas, termasuk penutupan usaha, harus dijatuhkan kepada travel yang melanggar. Ia mengingatkan bahwa praktik semacam ini mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.

Ketika diminta menilai kesiapan haji dari skala 1 hingga 10, Aprozi memberi angka 8 lebih. “Kenapa belum 9? Karena belum berjalan. Kalau sudah 30 April, baru saya bisa bilang mendekati 9,” ujarnya.

Diketahui, pemberangkatan jemaah haji akan dimulai pada 1 Mei, disusul keberangkatan petugas pendamping pada 7 Mei mendatang. (ssb/rdn)